Syariat Islam Melarang Transaksi Riba
Seperti yang diketahui, syariat Islam telah menegaskan kepada umatnya terkait larangan transaksi jual beli dan utang piutang yang didalamnya mengandung riba. Larangan ini salah satunya termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275, Allah SWT berfirman:
ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ
Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." (QS Al-Baqarah: 275).
Singkatnya, riba adalah biaya tambahan yang disyaratkan dan diterima oleh pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam utang. Pembayaran melalui sistem paylater bisa mengandung perbuatan riba ketika terdapat unsur ziyadah (tambahan) yang disyaratkan oleh penyedia layanan pinjaman kepada konsumennya.
Oleh sebab itu, umat Islam sangat disarankan agar dapat memilih jasa layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah sebelum melakukan transaksi pinjam meminjam supaya tidak terjerat layanan yang merugikan.
Hukum Transaksi Menggunakan Paylater dalam Islam
Dilansir dari situs resmi LPPOM MUI, Jumat (11/8/2023), Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum mengeluarkan fatwa secara khusus terkait dengan fitur paylater online. Namun, berdasarkan Ijtima Ulama Tahun 2021, Komisi Fatwa MUI telah memutuskan bahwa pinjaman yang berbasis riba hukumnya haram.
Ketua MUI bidang Fatwa, Prof. Dr. Asrorun Niam Sholeh, menegaskan bahwa layanan pinjaman baik offline maupun online yang mengandung riba hukumnya haram meski dilakukan atas dasar kerelaan.
Terlebih, banyak kasus yang menunjukkan sikap, perilaku, dan tindakan perusahaan penyedia pinjaman online (pinjol) juga sangat tidak etis terhadap nasabahnya. Bahkan, ada yang cenderung bersikap kasar terhadap nasabah yang dianggap menunggak angsuran hingga beberapa waktu.
Seperti yang telah terjadi, ada penyedia pinjol yang mempermalukan klien atau nasabahnya dengan menyebarkan data pribadi utang dan tunggakannya kepada publik melalui media sosial yang dimiliki klien.
Selain itu, banyak terjadi penyedia pinjol mengirimkan juru tagih yang berpenampilan sangar serta bersikap kasar dengan gaya preman, meneror, dan mengancam klien. Hal ini tentunya dapat berdampak lebih lanjut atau menimbulkan keresahan di masyarakat.
Diharamkannya hukum tersebut tidak hanya berlaku pada pinjol saja, tetapi juga pada seluruh layanan pinjaman baik secara offline maupun online.
Mengacu pada syariat Islam, hakikatnya aktivitas pinjam-meminjam atau utang piutang merupakan bentuk akad tabarru', yaitu bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan hanya untuk tujuan komersial atau sumbangan.
Sementara itu, seluruh aktivitas layanan pinjaman, baik offline maupun online, hukumnya menjadi halal apabila dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai muslim, alangkah lebih baik jika kita mampu meminjamkan uang kepada orang yang benar-benar membutuhkan agar mereka tidak terjerat pinjaman online.
Dengan memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran utang bagi orang yang mengalami kesulitan, termasuk perbuatan dianjurkan dalam Islam atau disebut mustahab.
Paylater atau belanja sekarang bayar kemudian menjadi tren pembayaran yang tengah berkembang di masyarakat belakangan ini.
Apalagi, saat ini banyak perusahaan maupun e-commerce yang memberikan pilihan tersebut kepada konsumennya. Tidak hanya platform belanja online seperti Shopee dan Tokopedia serta aplikasi pembelian tiket, Traveloka dan Tiket.com, saat ini perbankan digital juga memberikan kemudahan dengan pilihan pembayaran paylater.
Namun, apakah paylater halal dan bisa digunakan oleh semua orang, apalagi bagi umat Muslim yang hanya mau menggunakan produk sesuai dengan syariat Islam?
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perencana Keuangan Andi Nugroho mengatakan halal dan haramnya paylater ditentukan oleh skema atau sistem yang digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan kebijakan tersebut.
Menurut Andi, jika pemberi pinjaman atau pembuat paylater memberikan pinjaman tanpa dikenakan bunga saat nasabah membayar, maka bisa dikatakan halal. Sebab, bunga ataupun riba tidak diperbolehkan dalam sistem syariah.
Menurutnya, dalam skema syariah yang digunakan adalah istilah bagi hasil. Artinya, jumlah pinjaman dan pembayaran yang nanti dikembalikan sudah ditetapkan sejak awal.
"Jadi misalnya pinjamannya Rp1 juta gitu ya, kemudian dihitung dan nanti dilunasi jadinya Rp1,5 juta dan ini yang kemudian dicicil tiap bulannya. Yang pasti tidak mengandung unsur bunga ketika pengembaliannya, itu akan menjadi halal," ujar Andy kepada CNNIndonesia.com.
Namun, jika dalam pembayaran atau pencicilannya dikenakan bunga, maka itu akan menjadi haram. Sehingga, halal atau haramnya memang kembali lagi pada sistem yang digunakan oleh pemberi pinjaman.
"Jadi tergantung dari skema ataupun perjanjian di awal ini nanti pengembaliannya seperti apa. Apakah ada mengandung unsur bunga atau tidak," jelasnya.
Andi mengatakan jika umat Muslim ingin lebih tenang dalam menggunakan paylater, maka bisa mencari perusahaan yang sudah berlabel syariah. Sebab, dengan label tersebut, tak perlu lagi ada ketakutan atau keraguan bahwa pinjaman tersebut haram.
"Sebaiknya pinjam paylaternya dari perusahaan fintech yang memang sudah berlabel syariah, karena berarti perusahaan tersebut sudah diawasi oleh DSN MUI melalui dewan pengawas syariah yang dimiliki," imbuhnya.
Jika tak mau memakai fasilitas itu, Andi mengatakan ada alternatif lain yang bisa dilakukan umat Muslim untuk mendapat pinjaman mendatangi perusahaan berlabel syariah yang sama mudahnya digunakan seperti paylater.
"Selain paylater juga bisa dengan pinjaman dari fintech ataupun pegadaian yang memang sudah berlabel syariah. Karena sebenarnya mau apapun produk keuangannya, bila sudah ada label syariahnya, maka kita lebih tenang karena lebih terjamin kehalalannya," jelasnya.
Sementara, Perencana Keuangan dari Tatadana Consulting Tejasari Assad mengatakan paylater sama jenisnya dengan kartu kredit yang termasuk dalam utang konsumtif dan memiliki sisi positif dan negatif.
Menguntungkan atau sangat membantu jika menggunakan paylater hanya saat keadaan darurat, misalnya membeli tiket pesawat untuk mengunjungi orang tua sakit di saat tidak pegang uang. Namun, merugikan jika digunakan untuk belanja tak penting atau liburan.
"Menurut saya, akan lebih baik kalau kita berbelanja apabila kita punya uangnya saja, jangan ngutang. Walaupun barangnya didiskon, tapi kalau kena biaya denda, bunga dan lain-lain harganya jadi bertambah," pungkasnya.
Perkembangan teknologi digital menawarkan dan memberikan banyak kemudahan dalam berbagai bidang. Termasuk untuk transaksi bisnis, jual-beli aneka komoditas dan pembayarannya yang bisa menggunakan pembayaran di belakang atau paylater.
Belakangan ini mengemuka sistem jual-beli dengan pembayaran di kemudian hari, disebut sistem paylater. Dengan cara ini, barang yang dibeli bisa dibayar setelah barang diterima, atau dengan tenggang waktu. Bahkan juga dibayar dengan cara angsuran. Syarat pengajuannya relatif mudah, sedangkan prosesnya pun cepat. Tidak ribet, tidak pula bertele-tele. Sehingga banyak warga masyarakat yang tertarik menggunakannya.
Namun sebagai Muslim saya masih kurang yakin, bahkan juga ragu hukum, tentang kebolehan bisnis dan transaksi dengan sistem Paylater ini dalam tuntunan agama.
Khusus terkait dengan fitur paylater online, Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum mengeluarkan fatwa secara khusus tentang hal tersebut. Namun, dalam Ijtima Ulama Tahun 2021, Komisi Fatwa MUI telah memutuskan bahwa pinjaman yang berbasis riba hukumnya haram.
Ketua MUI bidang Fatwa, Prof. Dr. Asrorun Niam Sholeh menegaskan layanan pinjaman baik offline maupun online yang mengandung riba, hukumnya haram, meskipun dilakukan atas dasar kerelaan. Apalagi banyak kasus menunjukkan sikap, perilaku dan tindakan perusahaan pinjaman online (pinjol) juga sangat tidak etis.
Bahkan, ada cenderung sikap keras dan kasar terhadap klien atau nasabah yang dianggap menunggak angsuran sampai pada beberapa waktu tertentu. Seperti mempermalukan klien-nasabah dengan menyebarkan data pribadi utang dan tunggakan klien-nasabah yang menunggak kepada publik melalui kontak medsos yang dimiliki klien. Juga, mengirimkan juru tagih yang berpenampilan sangar, sikap serta perilaku kasar dengan gaya preman, meneror, mengancam, dan “menakutan” bagi klien. Hal tersebut tentu berdampak lebih lanjut jadi sangat meresahkan masyarakat.
Hukum tersebut tidak hanya berlaku pada pinjol saja, tetapi juga berlaku pada seluruh layanan pinjaman baik itu offline maupun online. MUI menegaskan bahwa apabila layanan pinjaman mengandung riba, maka hukumnya adalah haram, meskipun dilakukan atas dasar kerelaan. Karena pada dasarnya, aktivitas pinjam-meminjam atau utang-piutang merupakan bentuk akad tabarru’, yakni bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan hanya untuk tujuan komersial atau sumbangan.
Sebaliknya, seluruh aktivitas layanan pinjaman baik offline maupun online hukumnya halal jika dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
Sebagai umat Islam, alangkah baiknya apabila kita mampu dan memiliki cukup uang untuk dipinjamkan, kita bisa melakukannya untuk orang-orang yang sedang membutuhkan, agar mereka tidak terjerat dengan pinjaman online. Selain itu, memberikan penundaan atau keringanan dalam pembayaran utang bagi orang yang sedang mengalami kesulitan merupakan perbuatan yang dianjurkan atau mustahab.
Seperti diketahui, riba adalah istilah yang berasal dari Bahasa Arab yang berarti kelebihan atau tambahan. Dalam konteks syariat Islam, riba artinya mengerucut pada kelebihan dari pokok utang. Kelebihan dari pokok utang itulah yang membedakan riba dengan transaksi jual beli yang dikenal dengan ribhun atau laba, di mana kelebihan uang berasal dari selisih dalam jual beli.
Sederhananya, riba adalah tambahan yang disyaratkan dan diterima pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam utang. Islam sendiri sudah dengan tegas melarang umatnya melakukan transaksi jual-beli dan utang piutang yang di dalamnya terdapat riba. Larangan ini juga tertulis dalam ayat Al-Qur’an maupun hadist.
Untuk itu, umat Islam sangat disarankan untuk memilih jasa layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah sebelum melakukan transaksi pinjam meminjam agar tidak terjerat layanan pinjaman yang merugikan. “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba …” (Q.S. AlBaqarah, 2: 275).
Dengan semakin mudahnya akses internet, minat terhadap online trading di Indonesia pun meningkat pesat. Masyarakat semakin terekspos dengan platform trading, salah satunya adalah Olymp Trade. Muncullah pertanyaan apakah Olymp Trade halal atau haram.
Pertanyaan ini sebenarnya wajar, apalagi bila disampaikan di Indonesia yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Muslim yang taat tentunya berusaha agar setiap aktivitasnya sejalan dengan ajaran agama Islam, termasuk dalam trading atau berdagang.
Untuk mencoba menjawab pertanyaan apakah Olymp Trade halal atau haram, pada artikel ini kita akan membahas beberapa poin, yaitu pandangan Islam terhadap trading, fatwa MUI, dan kaitannya dengan Olymp Trade.
Pada dasarnya, trading adalah salah satu bentuk aktifitas bisnis yang diperbolehkan dalam pandangan syariah. Perilaku ini didasarkan pada kaidah fiqih muamalah dimana ditegaskan bahwa kegiatan muamalah itu halal dan boleh terkecuali ada dalil yang menentangnya.
Sedangkan untuk Indonesia, kita memiliki Majelis Ulama Indonesia[1] (MUI) yang akan engeluarkan Fatwa-Fatwa dalam menentukan suatu perkara yang berhubungan dengan agama Islam.
Sebagaimana yang telah kita bahas pada artikel lain, untuk trading sendiri, Fatwa MUI tentang aktifitas ini berada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DNS-MUI/III/2002[2] tentang Transaksi Jual Beli Valuta Asing:
Bisa dilihat, trading secara umum diperbolehkan secara syariah selama tidak melanggar ketentuan yang telah disebutkan. Hal ini dikarenakan online trading juga membutuhkan analisa teknikal dalam menentukan pergerakan harganya, sehingga tidak sepenuhnya berjudi.
Adapaun unsur-unsur yang harus ada dalam trading yang halal yaitu:
Ketiga hal tersebut di atas telah dipenuhi oleh Olymp Trade sebagai platform trading online dan adalah indikasi bahwa aktifitas ini sesuai syariat.
Setelah mengetahui pandangan Islam terhadap perdagangan dan fatwa MUI terhadap trading, sekarang kita dapat membandingkannya terhadap platform Olymp Trade. Hal tersebut di atas telah dipenuhi oleh Olymp Trade sebagai platform trading online dan adalah indikasi bahwa aktifitas ini sesuai syariat.Kamu bisa bertransaksi secara halal dengan Olymp Trade berdasarkan Fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI, tapi itu semua tergantung pada bagaimana Anda menarik garis antara perjudian dan investasi.
Untuk mengetahui bagaimana, kita bisa berpatok pada 4 persyaratan yang telah ditetapkan oleh MUI:
Untuk bisa menghasilkan uang asli di Olymp Trade, trader harus bisa memprediksi pergerakan harga pasar dengan dibantu menggunakan strategi dan kemampuan dalam membaca keadaan pasar.
Berbeda dengan judi, Olymp Trade tidak bergantung pada keberuntungan semata. Trader harus menggunakan berbagai strategi, indikator, dan berita terkini akan aset yang ditransaksikan.
Setiap trader juga dibekali dengan berbagai sumber bacaan untuk menambah kemampuan trading mereka atau juga bisa mendapatkan tutor dari akun VIP yang akan memberikan strategi tepat untuk aset berbeda.
Setiap asset yang berada di platform ini adalah aset yang sedang diperjual belikan pada pasar saham riil. Setiap perubahan harga selalu mengikuti pasar saham baik mata uang, saham, dan forex. Nilai aset-aset akan diupdate setiap detik sehingga harga pasar selalu dengan harga pada platform agar nilai tukar selalu sama dan tidak melanggar peraturan trading yang halal.
Setiap pergerakan aset seperti emas, perak, ataupun instrumen keuangan akan selalu sama dengan apa yang ditampilkan pada platform. Untuk menghindari perbedaan ataupun delay waktu, tim Olymp Trade selalu berusaha untuk bekerja dengan teliti agar hal tersebut tidak terjadi.
Untuk bisa melakukan trading yang halal, maka objek transaksi harus jelas. Artinya, instrument yang digunakan harus bisa diukur – baik dari segi jenis, ukuran, sifat, waktu transaksi, nilai tukar, dan tempat transaksinya.
Kualitas dari instrument sendiri akan selalu sama dengan yang ditampilkan pada pasar saham umum sehingga trader bisa melihat sendiri perubahan yang terjadi pada instrument keuangan tersebut.
Dapat disimpulkan bahwa kamu bisa bertransaksi secara halal dengan Olymp Trade berdasarkan fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI, tapi memang membutuhkan usaha ekstra.
Tidak mudah menghindari hal-hal yang dilarang ajaran Islam pada trading dewasa ini. Namun, semua kembali kepada Anda masing-masing, itu semua tergantung pada bagaimana Anda menarik garis antara perjudian dan investasi.
Trader yang mendaftar pada Olymp Trade bisa menggunakan akun demo untuk menemukan kecocokan sistem dan instrumen yang sejalan dengan syariat tanpa harus mengeluarkan uang asli terlebih dahulu. Selagi berada pada akun demo, trader juga bisa menggunakan berbagai macam strategi dan indikator yang diberikan untuk mendapatkan profit.
Buka sekarang akun Olymp Trade dan nikmati berbagai pilihan instrument keuangan yang sesuai pilihan kamu:
TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut ini penjelasan Ustadz Abdul Somad terkait hukum menerima uang saat Pemilu.
Ya, jelang Pemilu, terkadang ada timses Caleg maupun Capres memberikan uang, bingkisan atau semacamnya kepada warga.
Diketahui, Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tinggal beberapa hari lagi.
Pemilu 2024 serentak digelar pada 14 Februari 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Lantas apa hukum menerima uang dari caleg/ capres atau hukum menerima serangan fajar?
Hukum menerima uang saat Pemilu diungkap Ustadz Abdul Somad dalam sebuah ceramah beberapa tahun lalu.
Video Ustadz Abdul Somad diposting di kanal YouTube Shaquille kicau chane, empat tahun lalu.
Dalam video, tampak Ustadz Abdul Somad atau karib disapa UAS membaca pertanyaan dari seorang jamaah.
Pertanyaannya "Apa hukumnya menerima uang dalam Pemilu," kata UAS membaca pertanyaan tersebut, dikutip Tribun-Timur.com dari video.
"Ambil uangnya, jangan coblos orangnya," kata UAS.
"Setuju," lanjut UAS lagi yang disambut ucapan setuju dari jamaah.
Tak berhenti di situ, UAS menjelaskan, uangnya diambil bukan untuk pribadi, melainkan diserahkan ke panti jompo, anak yatim, dan fakir miskin.
UAS menegaskan praktik money politic atau politik uang itu hukumnya haram.
"Sekali haram tetap haram. Jangan. Jangan. hindari money politic," jelas UAS.
Belanja menggunakan sistem pembayaran paylater kini tengah menjadi tren yang berkembang di masyarakat. Perkembangan teknologi digital kian menawarkan berbagai kemudahan, termasuk dalam transaksi jual beli yang pembayarannya bisa dilakukan di waktu berbeda.
Pembayaran lewat paylater memungkinkan seseorang untuk belanja sekarang, lalu melakukan pembayaran di kemudian hari. Melalui metode pembayaran ini, barang yang dibeli bisa dibayar setelah barang diterima atau dengan tenggang waktu tertentu.
Bahkan, pembayaran paylater bisa dibayarkan dengan sistem angsuran. Syarat pengajuannya pun sangat mudah, prosesnya cepat, dan tidak terlalu ribet sehingga banyak orang yang tertarik menggunakannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akan tetapi, sebagai muslim hendaknya perlu mengetahui hukum bertransaksi atau belanja pakai paylater dalam Islam. Apakah halal atau haram?
